Hanura Waykanan Tolak Kenaikan BBM

Fraksi Partai Hanura DPRD Way Kanan menyatakan menolak rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya kenaikan BBM akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehingga angka kemiskinan akan meningkat.

Penolakan tegas tersebut disampaikan ketua Fraksi Partai Hanura Waykanan Sudarwanto saat berkunjung ke kantor DPD P-Hanura bersama ketua DPC P-Hanura Waykanan Yozi Rizal, Sabtu (10/3) kemarin.

Menurut Sudarwanto, Fraksi Partai Hanura Waykanan dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan BBM. Apabila ini terjadi maka angka kemiskinan akan meningkat sehingga kebutuhan pokok akan ikut naik namun tidak di imbangi dengan kenaikan pendapatan.

"Karena masih banyak solusi yang bisa dikerjakan pemerintah," tukasnya.

Terlebih lagi, di Waykanan menurutnya BBM belum resmi dinaikkan saja harga-harga sembako dan harga BBM ditingkat eceran sudah melambung tinggi diatas kewajaran. "Kebijakan dengan menaikkan BBM ini jelas tidak pro rakyat," terangnya singkat.

Pernyataan tersebut diamini Ketua DPC Partai Hanura Waykanan, Yozi Rizal, SH.  Menurutnya pemerintah pusat harus meninjau kembali mengenai birokrasi jual beli BBM ini. Pemerintah pusat tidak seharusnya serta merta menaikkan BBM tanpa memberikan solusi kepada masyarakat. Selain itu pengelolaan perminyakan menurutnya perlu dibenahi, bila tidak maka akan semakin menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

"Kita ini kan menjual minyak mentah membeli minyak jadi, nah kalau ini bisa diperbaiki atau direcoveri mungkin akan ada perbaikan.Persoalan kontrak kerja, masalah pertambangan dsb juga harus di benahi. Negara kita ini negara kaya kok rakyatnya jadi miskin berarti ada persoalan dan salah urus di republik ini," sindirnya.

Yozi juga menerangkan bila Partai Hanura secara nasional juga memiliki sikap yang sama yakni menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menaikkan BBM.  "Sikap penolakan kenaikan BBM ini adalah sikap Partai Hanura secara nasional. Dengan tegas kami menyatakan menolak kebijakan tersebut karena merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak berhati nurani," pungkasnya.(fer)