Gegap Gumpita Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Siaran Langsung di RRI Serukan  Mogok Nasional 

 

BANDARLAMPUNG – Meski tak gegap gumpita di daerah lain, kemarin di Lampung juga menggema aksi massa menolak kenaikan BBM.  Massa yang tergabung Gerakan Rakyat Menggugat (GRM) ini melakukan aksi dengan mimbar bebas di Tugu Adipura, Enggal  kemudian long marc ke kantor  DPD Partai Demokrat dan berakhir di Stasiun RRI Lampung.

        Massa gabungan dari 18 organisasi di antaranya LMND, SRMI, IMM, KOMALA, Satria Hanura, Gema Hanura, Dema Teknik UBL, GPN, Repdem,  LAKRA, BEM Umitra, HIMA FISIP UBL, KPKAD, AMP dan GPL.

        Korlap aksi, Denta Febrianda dalam orasinya menyerukan mogok nasional dan mengancam akan menurunkan masa lebih banyak lagi pada 1 April mendatang, bila pemerintah tetap menaikkan harga BBM. "Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk ikut melakukan mogok secara nasional pada 1 April mendatang bila SBY-Budiono tetap menaikkan harga BBM," teriaknya.

        GRM memberikan solusi agar APBN dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah dengan melakukan nasionalisasi perusahaan tambang asing seperti Chevron Pacifik Indonesia, Exxon Mobil, Chonoco Philips,dan sebagainya. Lalu melakukan penghapusan hutang luar negeri, dan menyita harta koruptor untuk subsidi.

        Selain itu GRM menyatakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara) yang diprogramkan pemerintah bukan sebuah solusi mensejahterakan rakyat. Mereka juga menuntut agar upah buruh dinaikkan dan dihapuskannya sistem outsourching, serta penuntasan kasus-kasus agraria dan renegosiasi kontrak karya perusahaan tambang asing.

        Massa juga sempat berunjuk rasa dan menggelar orasi di depan Kantor DPD Demokrat Lampung. Aksi massa dikawal ketat jajaran Polres Bandarlampung yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kombes. M Nurochman. Setelah berorasi kurang lebih setengah jam massa kemudian melanjutkan aksi ke Stasiun RRI Lampung.

        Setibanya di depan RRI aksi sempat diwarnai kericuhan kecil. Kericuhan disebabkan  karena pihak aparat kepolisian melakukan perampasan terhadap ban mobil yang dibawa peserta,  ban tersebut rencananya akan dibakar di depan gedung RRI.

        Setelah bernegosiasi dengan pihak RRI dan kepolisian akhirnya massa diizinkan memasuki halaman RRI dan melakukan siaran langsung penolakan terhadap rencana kenaikan BBM. Orasi yang disiarkan langsung tersebut diwakili 5 orang pimpinan massa yakni, Denta Febrianda dari LMND, Abu Hasan dari Satria Hanura, Deny Ribowo dari Gema Hanura, Antonius Cahyalana dari Pemuda Muhamadiyah, dan Ansyori.

        Terpisah, sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad menyambut positif aksi yang ditujukan ke DPD PD Lampung. Dirinya memberikan apresiasi dan menganggap hal tersebut bentuk ekspresi terhadap PD yang merupakan partai pemerintah.

        "Kami menangkap pesan agar aspirasi teman-teman tersebut dapat ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke DPP. Ketua kami M. Ridho Ficardo berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada ketua umum DPP PD Anas Urbaningrum," terangnya.

        Fajar panggilan akrabnya mempersilahkan untuk melakukan aksi terhadap penolakan rencana kenaikan BBM tersebut, sepanjang tidak melakukan tindakan anarkis apalagi sampai mengganggu ketertiban umum. Dirinya meminta agar aspirasi disampaikan dengan santun dan tidak melanggar norma kehidupan bermasyarakat.

        Dia juga meminta kepada semua pihak agar menilai dengan jernih rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya langkah SBY untuk menaikkan harga BBM telah melalui kajian yang sangat cermat dan luas serta demi tetap terpeliharanya perekonomian bangsa. (fer)

Sambangi Kantor Demokrat Lalu Siarkan Tuntutan di RRI

 BANDARLAMPUNG - Hari ini ribuan massa dari berbagai element diperkirakan akan turun jalan melakukan aksi dan Mogok Nasional menolak kenaikan BBM. Salah satu element yang menyatakan akan turun adalah massa gabungan yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat (GRM).

        GRM yang terdiri dari 19 organisasi massa ini di antaranya dari organisasi sayap partai politik seperti Satria Hanura, Gema Hanura yang merupakan organisasi sayap partai Hanura. Kemudian terdapat pula Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) yang merupakan organisasi sayap PDIP. Dari organisasi mahasiswa dan OKP di antaranya dari Pemuda Muhamadiyah, LMND, IMM, SRMI, AMP, LAKRA, GPL dan sebagainya.

        Salah satu perwakilan dari pimpinan massa dari Pemuda Muhamadiyah yang ikut bergabung Antonius Cahyalana mengatakan aksi yang akan dilakukan hari ini adalah representasi dari kemarahan masyarakat atas kebohongan pemerintahan SBY- Budiono yang tidak berpihak kepada rakyat.

        Menurutnya apa yang dilakukan SBY-Budiono dengan menaikkan BBM kemudian memberikan BLSM (Bantuan Langsung Sementara) yang dulu dinamakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak lebih dari sogokan yang tidak bermanfaat apa-apa.

        "Solusi buat rakyat bukan BLSM, semestinya SBY-Budiono lebih arif dalam membuat kebijakan. Kenapa mereka tidak menyita harta koruptor, dan menasionalisasi tambang asing yang jelas-jelas merugikan negara. Bila itu dilakukan maka sudah bisa untuk menutupi kekurangan dari defisit APBD, itu suatu bentuk kebohongan pemerintah. Hal ini harus dijelaskan kepada rakyat," ujarnya.

        Pernyataan serupa juga diungkapkan Denta Febrianda dari LMND Lampung. Denta yang ditunjuk menjadi kordinator aksi mengatakan bahwa kegagalan SBY-Budiono dalam mensejahterakan rakyat ini sebagai dampak dari kebijakannya yang pro asing dan proneoliberalisme.

        Selain itu pemerintah SBY dikepung oleh anggota partainya yang cenderung korup."SBY lupa dengan janjinya melawan koruptor, orang-orang dilingkarannya dari partai Demokrat ternyata lebih korup. Lihat saja kasus wisma atlit yang menyeret ketua umum Demokrat Anas Urbaningrum, itu sudah cukup membuktikan bahwa SBY gagal membuktikan janjinya ketika terpilih dulu," tambahnya.

        Ketua SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia) Muhtar Fredi menambahkan bila kebijakan menaikkan BBM ini tentu saja akan semakin menambah angka kemiskinan. Rakyat akan semakin banyak termarjinalkan."Kami dari rakyat miskin dengan tegas menolak kenaikan BBM dengan alasan apapun, dan kami akan terus menyerukan kepada rakyat untuk turun kejalan melawan kebijakan tersebut,"tandasnya.

        Rencananya aksi tersebut akan dimulai dari Tugu Adipura pukul 09.00 WIB. Setelah menggelar mimbar bebas aksi dilanjutkan long marc menuju kantor DPD Partai Demokrat Lampung untuk menggelar orasi selanjutnya berakhir di Stasiun RRI Lampung untuk meminta RRI menyiarkan secara langsung tuntutan mereka menolak kenaikan BBM. (fer)

Satria Hanura Tolak Kenaikan BBM

Suasana silaturahmi DPD SATRIA HANURA dengan Editor

BANDARLAMPUNG - DPD Satria Hanura Lampung dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan menyatakan pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) bukanlah menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan rakyat. Dan meminta supaya harta para koruptor disita dan digunakan untuk subsidi rakyat.

Dalam silaturahmi ke redaksi Koran Editor, ketua DPD Satria Hanura Lampung Abu Hasan beserta rombongan diterima redaktur politik Wawan Sumarwan, wartawan politik Ferry Susanto dan wartawan Koran Editor Daud Simanjutak, Minggu (25/3).

“Satria Hanura menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tambang asing untuk kesejahteraan rakyat,” kata Abu Hasan

 

Satria Hanura, lanjutnya yang merupakan organisasi sayap dari Partai Hanura menilai upaya pemerintah dalam menaikan BBM dengan alasan defisit anggaran APBN suatu hal yang tidak manusiawi dan tidak masuk akal.

"Saat ini APBN kita terus mengalami defisit namun yang dipersoalkan adalah besarnya beban subsidi negara untuk BBM yang hanya 137,38 triliun. Sungguh tidak bertanggunggjawab apabila pemerintah menggunakan dalil kenaikan harga BBM agar dapat memberikan subsidi bagi rakyat miskin melalui BLSM yang hanya 20-30 triliun pertahun," terangnya.

Ia menambahkan bila dilihat dari rinciannnya, defisit anggaran APBN justru disebabkan oleh besarnya biaya bayar hutang luar negeri sekitar Rp170,4 triliun,  selain itu pembayaran bunga hutang BLBI yang menyedot APBN sebear 70 triliun pertahun, gaji dan fasilitas birokrat Rp733 triliun.

“Solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah melakukan nasionalisasi perusahaan tambang asing seperti Chevron Pacific Indonesia, Exxon Mobil, Chonoco Philips, E&P, Shell, Petronas dll,” ujarnya

 

Selain itu, lanjutnya menyita harta para koruptor seperti kasus century, kasus wisma atlit, kasus Ambalang, Korupsi di Kemenakertrans, Mafia Pajak dsb untuk digunakan sebagai subsidi rakyat. Serta meminta penghapusan hutang luar negeri dan hutang BLBI.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut bergabung pada aksi penolakan kenaikan BBM yang akan dilakukan Satria Hanura Lampung pada hari selasa (27/3) yang dipusatkan di Tugu Adipura,” tuturnya.

Setelah melakukan aksi penolakan BBM, juga berencana melakukan aksi solidaritas terhadap warga Sendang Ayu, Padang Ratu dan Surabaya Lamteng yang melakukan aksi menginap di BPN Lampung.

"Aksi tersebut kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat. Sebab Satria Hanura memiliki komitmen untuk membantu perjuangan rakyat yang tertindas dan yang dilanggar hak-haknya. Kami juga mengupayakan agar fraksi Hanura yang ada di DPRD agar mendorong komisi I yang menangani masalah tersebut agar memfasilitasi pertemuan warga dengan BPN," tandasnya. (fer)

Silaturahmi ke Lampung Post ditemui oleh Pimred Halaman Kota Lukman Hakim

DPD SATRIA HANURA LAMPUNG Kunjungan ke Lampung Post mengantarkan pernyataan sikap Satria Hanura Lampung menolak kenaikan BBM. Dari kiri ke Kanan. Yadi (Wakil Ketua)  Titin (Ketua biro Perjuangan Buruh), Abu Hasan (ketua)  Nevorita (anggota), Feriyanto (wakil ketua)  Rika Kartika (bendahara)  Sri Amini (Sekertaris)

Redaktur politik Koran Editor Wawan Sumarwan menerima pernyataan sikap Satria Hanura Lampung atas penolakan kenaikan BBM yang akan menyengsarakan rakyat.

DPD SATRIA HANURA LAMPUNG melakukkan kunjungan ke media Koran Editor menyatakan sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM, Silaturahmi dipimpin Langsung oleh Ketua DPD SATRIA HANURA LAMPUNG Abu Hasan beserta perngurus harian DPD SATRIA HANURA LAMPUNG

 

Fajar Kuat Gantikan Jusni

Almarhum Jusni Sopjan

BANDARLAMPUNG  -  Bila berdasarkan peringkat perolehan suara maka bisa dipastikan Fajar Saptoko Putro sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) dari Drs. Hi. Jusni Sopjan, MM anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Hanura yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Informasi tersebut diungkapkan wakil sekretaris DPD Partai Hanura Lampung, Sukoyo.SE, saat ditemui di kantornya sabtu lalu (10/3).

Menurut SKY julukan akrabnya, berdasarkan peringkat perolehan suara kemungkinan besar pengganti almarhum Bpk. Jusni Sopjan adalah Fajar Saptoko Putro. Dari data yang dimilikinya tercatat Fajar Saptoko Putro memperoleh suara saat pileg 2009 lalu mendapat 1914 suara dibawah perolehan suara Jusni Sopjan yang dalam daftar urut berada pada daftar urut satu.

“Kalau berdasarkan no urut maka posisi no. 2 nya dibawah Jusni Sopjan adalah Napoliyon Aswari . Napoliyon dalam data tersebut hanya memperoleh suara 1691 suara,” ujarnya

Sedangkan, ia melanjutkan, berdasarkan no urut Fajar Saptoko Putro justru berada pada urutan no 3 (tiga) dibawah Napoliyon Aswari. "Jadi ada selisih suara sebanyak 223 suara antara Fajar dan Napilon, bila mengacu peraturan dari KPU maka Fajar disyaratkan menjadi penggantinya," terangnya.

Namun begitu meskipun pihaknya sudah mengantongi nama calon yang kemungkinan akan menjadi pengganti antar waktu dari Bpk. Jusni Sopjan almarhum, sementara DPD Partai Hanura belum melakukan rapat untuk mengagendakan hal tersebut, karena pihaknya masih dalam suasana berduka. Selain itu pihaknya juga masih akan mengecek dulu calon pengganti tersebut apakah masih tercatat sebagai kader P Hanura atau sudah berpindah partai, atau syarat-syarat lainnya. Karena bila nanti tidak memenuhi syarat maka bisa saja calon dibawahnya yang akan direkomendasikan.

Terpisah, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Lampung Dr. Andi Surya, MM saat dimintai keterangannya baru-baru ini mengenai siapa calon pengganti dari Jusni Sopjan menolak untuk berkomentar. Dirinya belum mau membahas masalah tersebut karena masih dalam suasana duka. "Belum, kita belum bicarakan masalah tersebut, nanti sajalah kita masih dalam suasana duka," ujarnya singkat.

Sementara Handi Mulyaningsih, salah satu anggota komisioner KPU membenarkan bila PAW dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara calon maka penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. "Berdasarkan UU Pemilu penentuan siapa penggantinya adalah berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyaknya berikutnya bukan berdasarkan no urut, karena aturan berdasarkan no urut sudah dibatalkan oleh MK," terangnya saat dihubungi melalui telepon genggamnya kemarin (11/3).

Menurut Handi,  meskipun  selisih suara hanya satu, tetap menentukan siapa calon yang berhak menjadi pengganti. "Selisih satupun tetap menentukan, apalagi selisihnya mencapai dua ratus suara," terangnya lagi.

Handi juga menjelaskan hak calon pengganti bisa dibatalkan bila ketika dilakukan verifikasi ternyata sudah pindah partai, sudah dicabut keanggotaan partainya, diterima menjadi PNS, meninggal dunia, atau mendapat sanksi pidana dsb. "Kalau suara dibawahnya tidak memenuhi syarat maka yang berhak  baru suara dibawahnya lagi," tambahnya.

Disinggung apakah pihaknya sudah menerima surat mengenai PAW tersebut, Handi mengatakan belum. Karena kewenangan KPU tidak seberapa besar lagi hanya sekedar menunggu saja.  Bila nanti pihaknya sudah memperoleh berkas yang diajukan DPRD Provinsi Lampung  ke KPU maka pihaknya baru akan melakukan proses verifikasi dan kroscek data calon pengganti.

"Jadi partai yang bersangkutan mengajukan rekomendasi proses PAW dulu ke DPRD. Dari DPRD baru dikirimkan ke KPU, baru KPU nanti melakukan verifikasi dan kroscek data calon pengganti dengan data yang ada di KPU baru kita akan tentukan siapa penggantinya nanti," tandasnya. (fer)

PENGUMUMAN PENDAFTARAN ANGGOTA BARU SATRIA

DPD SATRIA HANURA LAMPUNG

PENGUMUMAN

DPD Satria Hanura Lampung mengajak dan membuka pendaftaran anggota baru bagi siapa saja yang berminat untuk bergabung dan berjuang bersama Satria Hanura.

Persyaratan :

1. Berusia minimal 17 Tahun

2. Mengisi Formulir Pendaftaran.

3. Melampirkan Foto Copy KTP

4. Melampirkan pas Photo 3x4  2 lembar untuk KTA (Kartu Tanda Anggota)

5. Belum terdaftar sebagai anggota partai lain atau ormas lain.

Pendaftaran bisa dilakukan di DPD, DPC dan cabang-cabang Satria Hanura di seluruh Lampung.

Sekretariat DPD SATRIA HANURA LAMPUNG, Jl. KH Ahmad Dahlan, Pahoman Bandarlampung.

contac person :

 Rika Kartika HP : 085279994559, Sri Amini. SP HP : 082182142505

GRATIS TERBUKA UNTUK UMUM !